Dampak Corona! 15 Persen Buruh Terkena PHK dan 3,8 Persen Tak Terima Pesangon

Dampak Corona! 15 Persen buruh Terkena PHK dan 3,8 Persen Diantaranya Tanpa Pesangon

Dampak corona! 15 persen buruh terkena PHK dan 3,8 persen tak terima pesangon.

MediaPerjuangan.com – Efek corona virus terasa begitu besar, terutama untuk perekonomian dan nasib para buruhnya.

Seperti dikemukakan Ngadi, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Ketenagakerjaan, ada 15,6 persen dari tenaga kerja buruh/karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan secara daring pada 2.160 responden di periode 24 April – 2 Mei.

Dalam webinar Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Rabu (20/5) dia mengungkapkan “Ada sekitar 15,6 persen karyawan yang terkena PHK. 1,8 persen kena PHK dengan pesangon, sementara 3,8 persen pekerja kena PHK tanpa pesangon”.

Dengan presentase 16,7 persen pekerja pria dan 14,2 persen pekerja wanita.

Dari sektor lapangan kerja yang paling banyak melakukan PHK adalah dari sektor konstruksi dan bangunan sebesar 29,3 persen. Kemudian setelahnya dari sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi sebesar 28,9 persen. Kemudian 28,6 persen berasal dari sektor pertambangan penggalian.

“Kemudian kalau kita lihat yang terendah, yang tidak terlalu banyak PHK, ini adalah di sektor pertanian di 4,1 persen, kemudian ada juga jasa kemasyarakatan ini relatif lebih rendah di banding sektor-sektor yang lain,” tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data dari Kementrian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

Alasan Pengusaha PHK Karyawan

Dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, ada beberapa alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Pertama

Menurunnya permintaan pasar, yang mana hal ini disebabkan oleh kebijakan Pematasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kedua

Keterbatasa bantuan modal.

Ketiga

Keterbatasan cash-flow terutama untuk membiayai gaji untuk tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan.

Sehingga untuk dunia usaha opsi non-stimulus yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi di berbagai pos perusahaan yang bersifat non-esensial atau masih bisa ditunda.

“Mencari pinjaman usaha baru/investasi baru dengan penjualan saham/menggadaikan asset perusahaan, restrukturisasi perusahaan dalam skala besar serta melakukan alih produksi dan pasar,” tambahnya.

Tetapi taanpa stimulus tambahan dari pemerintah maka cepat atau lambat kinerja perusahaan akan lebih tertekan lagi. “Memang sudah ada beberapa stimulus yang pemerintah keluarkan, hanya saja realisasinya tidak lancar dan diperlukan jumlah stimulus yang lebih besar saat ini,” sambungnya.

Kadi sebelumnya sudah memperhitungkan adanya penambahan stimulusu sebesar Rp1.600 triliun guna menjaga roda perekonomian. Jumlah tersebut hampir empat kali lebih besar dari nilai anggaran yang pemerintah gelontorkan, yakni Rp405,1 triliun.

“Tidak hanya dari segi demand (market, sektor riil) namun juga memperhatikan stimulus dari segi supply yaitu perbankan, terutama untuk dapat melancarkan penyaluran modal dengan bunga yang rendah bagi sektor-sektor riil yang terdampak,” tandasnya.

Bagaimana tanggapan dari para pembaca? Silakan tinggalkan komentar di bawah.

Aturan New Normal! Pengusaha Harus Beri Karyawan Vitamin C

Kunjungan Presiden ke Bekasi Bukan Untuk Buka Mal

Presiden Ke Bekasi Bukan Untuk Buka Mal