Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Akan Dihapus

Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan Akan Dihapus

Kelas 1, 2 ,3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan dilebur. Foto istimewa.

MediaPerjuangan.com – Pemerintah berencana untuk melebur kepesertaan BPJS Kesehatan. Nantinya kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan akan dihapus dan disamakan sesuai dengan standar yang diterapkan.

Draf paket paket manfaat kebutuhan dasar kesehatan telah diselesaikan oleh Menteri Kesehatan. Draf tersebut berisi aturan turunan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

Pasal 19 ayat 2 beleid tersebut tertulis bahwa peserta mendapat manfaat kebutuhan dasar kesehatan dan dalam pasal 23 ayat 4 juga disebutkan peserta yang membutuhkan rawat inap rumah sakit, akan diberikan pelayanan di rumah sakit berdasarkan kelas standar.

“Harapannya pada akhir kuartal II ini sudah bisa diwujudkan (kebutuhan dasar kesehatan),” kata Menkes saat diskusi dengan Komisi IX DPR, Kamis (11/6).

Dijelaskan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Achmad Choesni, peleburan ini bertujuan untuk kesetaraan pada peserta BPJS Kesehatan.

“Dampaknya ada kesetaraan (antarpeserta BPJS Kesehatan), mengurangi potensi¬†fraud, dan mengoptimalkan koordinasi di BPJS Kesehatan,” lanjut Tubagus.

Standar pelayanan BPJS juga akan disetarakan termasuk aspek pembiayaan atau iuran yang akan diperhitungkan sesuai Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) atau rata-rata biaya yang dihabiskan suatu kelompok diagnosis.

Tubagus menegaskan, saat ini pihaknya masih terus berdiskusi dengan Menkes hingga asosiasi rumah sakit. Harapannya, penerapan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan paling lambat 2022.

“Diterapkan paling lambat 2022. Sudah selesai menetapkan kriteria, termasuk INA-CBGs,” jelasnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kesempatan yang sama mengatakan, kemungkinan kelas standar ini akan mulai berlaku bertahap pada tahun 2022.

Saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan pilihan kelas standar setara dengan kelas 2 atau kelas 3.

“Kami akan terus memperbanyak kelas tiga. Tapi sebelum itu kita masih ada opsi untuk ada kelas 2. Nanti setelah ini kita akan menindaklanjuti supaya rumah sakit menambah tempat tidur kelas 3,” jelas Muhadjir.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan sesuai usulan Komisi IX, kelas standar itu diharapkan bisa dilakukan dengan iuran setara dengan kelas III, bukan pelayanan rumah sakit setara kelas III

“Pembiayaannya dibuat tidak dengan biaya kelas I dan kelas II. Pembiayaan (kelas standar) dibuat seperti kelas III. Di kelas III itu kita berharap ada peningkatan paket kelas III untuk pelayanannya diperbaiki, diperbagus, dan sebagainya,” tambahnya.

Bagaimana tanggapan dari para pembaca? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini.

Cara Mendeteksi Apakah Anda Pasien OTG Covid-19

Cara Mendeteksi Apakah Anda Pasien OTG Covid-19

Jika Omnibus Disahkan Aliansi Rakyat Siap Melawan

Jika Omnibus Disahkan, Aliansi Rakyat Bergerak Siap Melawan