Kontroversi Diskon Hukuman MA Terhadap Terpidana Korupsi yang Ajukan PK

Kontroversi Diskon Hukuman MA Terhadap Terpidana Korupsi yang Ajukan PK

MediaPerjuangan.com – Keberpihakan Mahkamah Agung (MA) dalam memberantas tindak pidana korupsi menuai kontroversi selama tahun 2020. Lembaga yang menjadi induk peradilan itu beberapa kali mengurangi masa hukuman para terpidana kasus korupsi.

Peninjauan Kembali (PK) menjadi celah bagi para terpidana mencoba peruntungan mendapat keringanan masa hukuman, agar semakin cepat bebas.

Teranyar, putusan MA yang menggelitik masyarakat adalah pengurangan masa hukuman terhadap Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap terhadap mantan Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husein. Dalam pertimbangan putusan PK milik Fahmi, majelis hakim menilai pemberian mobil kepada Wahid karena sifat suami dari mantan aktris Inneke Koesherawati itu yang dermawan.

KPK kemudian menyesalkan pertimbangan tersebut.

Baca juga: KPK Kritik MA Potong Hukuman Koruptor Suami Inneke Koesherawati

“Sekalipun putusan hakim haruslah tetap kita hormati, namun di tengah publik yang saat ini sedang bersemangat dalam upaya pembebasan negeri ini dari korupsi, penggunaan terminologi kedermawanan dalam putusan tersebut mengaburkan esensi makna dari sifat kedermawanan itu sendiri,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Ali mengatakan, dalam UU Nomor 31 Tahun 2002, pemberian sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara itu masuk dalam kategori suap atau gratifikasi yang jelas ada ancaman pidana di dalamnya.

Fahmi Darmawansyah melakukan langkah hukum PK dikabulkan Mahkamah Agung. Hasilnya, masa tahanan 3 tahun 6 bulan disunat menjadi 1 tahun 6 bulan.

Majelis Hakim Agung, pengadil PK ini terdiri dari Salman Luthan, Abdul Latif dan Sofyan Sitompul. Putusan ketiganya, resmi berlaku sejak 21 Juli 2020, tertuang dalam amar putusan dan pertimbangannya tertulis dalam salinan putusan PK Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 atas nama Fahmi Darmawansyah.

Alasan sunat masa tahanan diberikan, sebab Fahmi dinilai tidak memiliki niat jahat atau keuntungan, usai memberikan satu unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam dengan seharga Rp 427 juta yang diterima Wahid Husen, selaku kepala lapas Sukamiskin saat itu.

“Sesuai fakta persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (Fahmi) menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh Pemohon melainkan karena sifat kedermawanan pemohon,” tulis pertimbangan dalam amar putusan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono

FPI Gugat Praperadilan, Polri: Kami Siap Hadapi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK)

Tanggapi Jawaban Mahfud, RK: Kenapa Kerumunan Bandara Tidak Ada Yang Diperiksa Seperti Kami?