Selain Terstruktur, Pengambilalihan Demokrat Diduga Didukung Logistik Yang Besar

Denny NJA: Demokrat Terbaik, PKS Paling Difavoritkan

MediaPerjuangan.com – Upaya merebut secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga melibatkan Kepala KSP Moeldoko telah direncanakan dengan terstruktur, sistematis, dan didukung logistik skala besar.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkapkan, dalam merancang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, pihak-pihak tersebut juga menyiapkan imbalan berupa uang.

“Mereka sudah mengalkulasi bahwa untuk pengambilalihan itu membutuhkan 360 suara (untuk KLB). Mereka dijanjikan Rp 100 juta dan sudah diberikan Rp 30 juta di awal,” ujar Herman Khaeron dalam Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’ yang digelar Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Kamis (4/2).

“Kekuasaan apa pun bisa dilakukan dengan kekuasaan. Oleh karenanya, publik harus tahu,” imbuhnya menegaskan.

Herman menduga, logistik yang dijanjikan untuk menggelar KLB tersebut lebih besar lagi, terutama bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat.  

“Mungkin kalau untuk DPD lebih besar lagi,” katanya.

Kendati ada persiapan KLB dan logistik besar, anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat ini menegaskan bukan berarti Partai Demokrat bisa dengan mudah diambil alih.

“Di dalam AD/ART kami bukan hanya persoalan quorum KLB, tapi harus mendapatkan restu, persetujuan dari Ketua Majlis Tinggi Partai. Itu juga penting. Kalau hanya pengambilalihan suara untuk KLB itu belum sah,” tegasnya.

“Masih ada syarat-syarat lain yang tentu diatur di dalam AD/ART kami yang sudah disahkan Kemenkumham, yang ini menjadi konstitusi partai kami,” imbuhnya.

Sumber: RMOL

Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI: Negara Kita Beragama, Bukan Sekuler

Soal SKB 3 Menteri, Waketum MUI: Negara Kita Beragama, Bukan Sekuler

Jokowi Butuh Oposisi, Demokrat Diminta Tak Kaitkan Isu Kudeta Dengan Presiden

Jokowi Butuh Oposisi, Demokrat Diminta Tak Kaitkan Isu Kudeta Dengan Presiden