Jakarta, MediaPerjuangan.com –RUU Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat di kalangan para buruh. Atau yang lebih dikenal dengan nama Omnibus Law.
Apa itu Omnibus Law?
Omnibus law adalah beberapa aturan yang diatur menjadi sebuah undang-undang dengan mencakup banyak hal.
Omnibus law diyakini oleh pemerintah saat ini dapat menjadi solusi jitu pembangunan. Karena dengan undang-undang ini diharapkan akan dapat menarik banyak investor.
Ada dua rancangan omnibus law yang diajukan ke DPR yaitu omnibus law Cipta Lapangan Kerja ( Cilaka ) dan omnibus law perpajakan.
Saat ini yang ramai didemo oleh para buruh adalah Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ( Cilaka ). Karena dinilai banyak hal yang merugikan kaum buruh.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Di dalam omnibus law cipta lapangan kerja terdapat 11 klaster dari 31 kementrian lembaga terkait. Apa saja itu?
- Penyederhanaan Perizinan,
- Persyaratan Investasi,
- Ketenagakerjaan,
- Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM,
- Kemudahan Berusaha,
- Dukungan Riset dan Investasi,
- Administrasi Pemerintahan,
- Pengenaan Sanksi,
- Pengadaan Lahan,
- Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
- Kawasan Ekonomi
Apa Saja Yang Menjadi Keluhan Buruh?
Ada beberapa pasal dalam rancangan undang-undang ini yang mengusik para buruh. Diantaranya adalah
Cuti Hamil
UU 13 Tahun 2003 diatur tentang cuti hamil. Misalnya di Pasal 82 yang menyebut buruh perempuan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan sebelum lahir dan 1,5 bulan sesudah melahirkan.
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak ada yang mengatur cuti hamil untuk buruh perempuan. Namun, bukan berarti omnibus law akan menghapuskan aturan yang tercantum dalam UU sebelumnya. Karena, omnibus Law ialah UU yang dibuat untuk menyasar satu isu tertentu dalam UU sebelumnya.
Menghilangkan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha
Sanksi pidana ini sebelumnya juga diatur dalam UU 13 Tahun 2003.
Misalnya pengusaha yang membayar upah di bawah minimum bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak tertuang dalam draft Omnibus Law maka aturan itu hilang.
Bebasnya Tenaga Kerja Asing
Dengan bebasnya tenaga kerja asing berada di negara ini maka akan semakin sedikitnya lapangan kerja sedangkan pengangguran di dalam negeri saja masih tinggi.
Sistem Pengupahan Diubah Menjadi Per Jam
Apabila pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka ada potensi buruh tersebut akan dibayar dibawah upah minimum.
Tentu berbahaya jika hal ini dapat dimanfaatkan untuk para pengusaha mengurangi jam kerja dari para buruh.
Ada potensi yang sangat besar untuk membayarkan buruh dengan upah di bawah minimum.
Hilangnya Pesangon Apabila PHK
Hilangnya pesangon apabila terjadi PHK terhadap buruh. Tentu ini akan mengubah UU yang sebelumnya mengatur tentang PHK terhadap buruh.
Penutup
Dilansir dari situs resmi KSPI, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan. “Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin.”
Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.
Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law.
Kemudian, apakah RUU ini akan ditetapkan oleh DPR atau tidak? Mari kita kawal RUU ini agar tidak menyengsarakan kaum buruh.
